PELANTIKAN & PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT ESELON 1 KEJAKSAAN AGUNG RI
Pada hari ini, Senin 10 Januari 2022 pukul 08.00 WIB bertempat di Aula Vicon Kejaksaan Negeri Ponorogo telah dilaksanakan “Pelantikan & Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon 1 Kejaksaan Agung secara daring/virtual.
Hadir mengikuti jalannya kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Rindang Onasis S.H beserta Jajaran Kasi. Sedangkan bertindak sebagai Pelantik apra Pejabat Eselon 1 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu :
1. Bapak Dr. Sunarta S.H., M.H. sebagai Wakil Jaksa Agung RI
2. Bapak Dr. Amir Yanto S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen
3. Bapak Dr. Febrie Adriansyah S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
4. Bapak Dr. Ali Mukartono S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan
Selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.
Semoga senantiasa berperan aktif dalam menyusun strategi kebijakan dan mampu membantu pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan, dan penguatan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
Selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Ali Mukartono sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan.
Semoga senantiasa dapat menjadikan jajaran bidang pengawasan sebagai panutan dan teladan yang mampu memotivasi seluruh bidang untuk senantiasa menjaga citra dan wibawa korps. Serta dapat meningkatkan dan memperkuat pengawasan melekat yang efektif guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk perbuatan tercela lainnya.
Selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Amir Yanto sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen.
Semoga dapat terus menerapkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya. Intel Hebat. Lebih Cepat, Lebih Tepat, Lebih Akurat.
Selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Semoga dapat terus mempertahankan capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus yang sudah diraih serta dapat menjadi akselerator dan penggerak pemberantasan korupsi bagi satuan kerja di daerah, sehingga satuan kerja di daerah dapat meningkat performanya.
